"TANTANGAN WEST PAPUA MASUK DALAM ANGGOTA MSG"

Lambang Negara-Negara MSG

AWEIDA-News, Melanesian Spearhead Group (MSG) mempersiapkan diri membahas tawaran terbaru keanggotaan Papua Barat, 'masalah Papua merupakan tantangan yang signifikan bagi negara-negara Melanesia, yang menapaki garis tipis antara menanggapi keprihatinan regional tentang hak asasi manusia dan mengelola hubungan dengan Indonesia.

Protes baru-baru ini seputar kunjungan mendadak aktivis Papua Barat Benny Wenda dan pelarangan oleh PNG menunjukkan betapa besar masalah yang sedang terjadi.

Ketika Perdana Menteri Papua New Guinea, Peter O'Neill mengakui masalah hak asasi manusia di provinsi Papua dalam pidato publik pada bulan Februari 2015, muncul pertanyaan tentang dampak hubungan PNG dengan Indonesia dan posisinya di dalam MSG.

Sebuah aplikasi kedua telah diajukan oleh koalisi payung baru, yang lebih besar dan lebih representatif, Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP). Dipimpin oleh juru bicara Benny Wenda, aplikasi ULMWP akan dibahas di KTT Pemimpin ke-20 resmi 'di Honiara di Juli 2015.

Setelah ditujukan masalah dalam aplikasi WPNCL, penerimaan permohonan ULMWP masih sulit diprediksi. Vanuatu memiliki sejarah panjang advokasi Papua, mempromosikan keanggotaan Papua baik di MSG dan Forum Kepulauan Pasifik, sementara FLNKS juga merupakan pendukung kuat.

Tuan rumah MSG Summit tahun ini, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasye Sogavare, telah berkomentar bagi kebutuhan pandangan pemimpin MSG tentang (masalah) HAM di Papua, namun posisinya pada aplikasi keanggotaan tidak jelas. Fiji, secara signifikan, belum mengambil sikap. Adapun PNG, pernyataan Perdana Menteri O'Neill belum dapat membuktikan perubahan permainan untuk MSG; sementara Menteri Luar Negeri PNG Rimbink Pato 'mengklarifikasi' pernyataan O'Neill bulan Februari dengan kembali menegaskan bahwa PNG- tetap mendukung penuh Indonesia, O'Neill kemudian mendesak Indonesia untuk mendukung keanggotaan Papua. 

Pemimpin Negara-Negara MSG

Secara diplomatik perjuangan Papua Barat kedepannya, kata beberapa diplomator, setelah terdaftar keanggotaan Papua Barat dalam MSG akan disahkan dalam KTT MSG di Salomon. Lalu diteruskan dalam rapat Pasific Islam Forum (PIF).

“Dari PIF itu baru akan dinaikkan ke dekolonisasi PBB, di mana dekolonisasi PBB ini dilihat rumpun melanesia yang ada di Papua sini itu masuk dalam kawasan pasific. Di dalam kawasan pasific berarti ada satu wilayah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri, sehingga dalam dekolonisasi mereka putuskan bahwa, kalau yang wilayah yang belum mempunyai pemerintahan snediri, berarti mereka akan menentukan nasib sendiri untuk bisa membentuk pemerintahan sendiri,” tandasnya. 

Persoalan West Papua masuk dalam anggotaan MSG akan dipertimbangkan dalam kondisi politik hubungan bilateral yang erat. Disebabkan hubungan bilateral yang menjadi konsiderasi bagi negara-negara pasifik selatan. Dan negara indonesia juga mempunyai strategi politik domestik yang bijak selama ini. Maka West Papua akan diterima dan tidaknya dalam pertemuan Melanesia Spread Group (MSG) pada bulan juni, di Salomon Island, Ibu kota (Honihara) menjadi jawaban akhir. (AWEIDA)

Disposkan: AWEIDA-News