AWEIDA-News, Ketua
Dewan Adat Daerah Paniai Jhon NR Gobay, Kamis (9/4) mengatakan bahwa kekerasan
di Provinsi Papua umumnya bermula dari tindakan represif oknum aparat keamanan
TNI dan Polri dalam menangani suatu persoalan. Kekerasan dari oknum aparat itu,
seperti yang terjadi di Enarotali, Kabupaten Paniai pada 8 Desember 2014. Lalu,
di Intan Jaya, Deyai, Puncak, Puncak Jaya, Nduga dan Wamena, Kabupaten
Jayawijaya.
“Kalau didaerah perkotaan, seperti
Kota Jayapura, kekerasan itu cepat terungkap, terkekspos dengan baik. Sehingga
aparat juga kelihatannya hati-hati dalam bertindak, meskipun ada juga
terjadiAda tindakan yang berlebihan dan arogan oleh oknum aparat keamanan (TNI
dan Polri) di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh media, sehingga
kekerasan-kekerasan yang terjadi tidak terekspos dengan baik,” kata Jhon NR
Gobay di Kota Jayapura, Papua, Kamis.
Ia menyarankan pimpinan aparat
keamanan seperti Kapolda dan Pangdam di Papua atau pimpinan tingkat pusat,
yaitu Kapolri dan Panglima TNI memberikan pengetahuan HAM kepada bawahannya
untuk bagaimana memahami dan menangani masalah di lapangan terutama menangani
persoalan di Papua.
“Orang Papua dengan caranya, dengan
ekspresinya menyampaikan pendapat, menyatakan keinginanannya, masih asli dalam
budaya kita (gaya Papua), cara waita (demo sambil berlari dan bernyanyi),
dengan tari-tarian. Ini sebenarnya ada hal yang mau disampaikan,” katanya.
Seperti contoh kasus Enarotali,
Paniai pada 8 Desember 2014, ada ekspresi yang mau disampaikan untuk
menyelesaikan masalah, tetapi aparat yang bertugas kurang memahami budaya
setempat, aparat tidak memahami psikologi dari massa, akhirnya terjadi tindakan
represif terjadi.
“Pendekatan-pendekatan aparat
keamanan di Papua perlu dievaluasi secara menyekluruh. Dan, kesatuan-kesatuan
yang tidak semestinya ada, itu ada baiknya ditarik kel uar Papua, karena
semakin banyak aparat, dengan senjata di tengah masyarakat Papua yang sudah
berkurang populasinya bisa menimbulkan situasi yang kurang bagus,” katanya.
Pada Selasa (7/4), ratusan mahasiswa
dari berbagai kampus di Kota Jayapura yang tergabung dalam Forum Independen
Mahasiswa (FIM) didampingi Dewan Adat Daerah Paniai, berdemo dihalaman kantor
Perwakilan Komnas HAM Papua guna mendesak dibentuk KPP HAM terhadap kasus
Paniai 8 Desember 2014. (sinarharapan.co)
Disposkan: AWEIDA-News
