Aksi TPNPB Merupakan Awal Masalahnya " New York Agreement" Secara Ilegal
Aweida Papua--Pembantaian dan pemusnahan etnis terhadap bangsa melanesia papua masih berlanjut mulai dari perjanjian di New York antara Indonesia, Belanda dan Amerika pada tahun 1963 hingga dalam kehidupan selam ini belum pernah mencari jalan solusi atas status persoalan ideologi papua sepanjang waktu. Bangsa papua yang beretnis melanesia yang masih hidup dibawa bingkai negara kesatuan republik Indonesia selalu merasakan intimidasi, teror dan pembunuhan karakter anak bangsa terus dialami diatas negeri ini. Kemudian manusia dan tanah papua secara paksa diintegrasikan atau dianeksasikan kedalam negara Indonesia melalui perjanjian New York pada tahun 1963 sampai 2017, orang papua beretnis melanesia menjadi korban kekerasan atas kepentingan ekonomi Amerika di Tanah papua.
Kesepatan sepihak antara Indonesia, Belanda dan Amerika merupakan awal masalah terhadap bangsa papua yang telah merdeka dari pemerintahan kerajaan belanda pada tahun 1961 di Tanah papua sebelumnnya. Namun kesepakatan sepihak tanpa melibatkan orang pribumi menimbulkan keresahan hidup dalam negara kesatuan republik Indonesia. Dengan ambisi merebut papua dibawa pimpinan Ir, Sukarno dan suharto merupakan suatu tindakan yang melanggar cacat humum Internasional sebab secara administrasi sangatlah jelas bahwa papua sudah merdeka dari tahun 1961 di Kota Holandia, Jayapura. Indonesia dan Amerika membuat kesepakatan karena demi kepentingan seperti pengambilan uranium, emas, nikel, tambang dan batu bara dan kekayaan lainnya, sehingga bangsa papua menjadi korban atas kepentingan Amerika dan Indonesia. Keamanan Indonesia ditempatkan sebagai penjaga untuk melindungi PT. Freeport Indonesia dari gangguan atau serangan dari masyarakat papua yang memiliki tambang.
Jika pemerintah Indonesia dan negara perampok kekayaan alam papua (Amerika), mereka dengan niat jahat menghabisi etnis pribumi dengan menggunkan istilah yang disebut "Ethnic Destruction slowly" diatas negeri ini. Maka penjajah (Indonesia) dan permapok (Amerika) menghabisi bangsa papua melalui sistematis, terstruktur dan masif. Kemerdekaan ada ditangan orang berpendidikan yang memiliki kemampuan intektual sebelum memusnahakan atau membantai masyarakat sipil diatas Tanah papua. Yang menjadi aktor dalam perjuangan papua adalah orang berpendidikan baik untuk pejuang diplomasi, pejuang dalam negeri, seluruh aktivis dan mahasiswa asal papua pada umumnnya yang memiliki kemampuan intelektual, sebab penentu kemerdekaan bangsa papua ada ditangan orang berpendidikan bukan ditangan rakyat sipil yang belum memiliki status pendidikan.
Rakyat sipil selalu sibuk mencari nafkah bagi keluarganya, tidak ada kegiatan lain yang dilakukan oleh rakyat sipil selain berusaha mencari nafkah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Perjuangan papua selama ini rakyat sipil yang menjadi korban kekerasan dari anti kolonialisme dan imprealisme di Tanah Papua. Misi utama dari negara Indonesia dan Amerika untuk membantai dan memusnahkan bangsa papua demi kepentingan ekonomi milik penghuni. Indonesia dan amerika belum menyadari bahwa pentingnya manusia hidup diatas negerinya masing-masing tanpa dibunuh, dibantai dan dieksploitasi kekayaan alam milik pribumi diberbagai belahan dunia termasuk bangsa papua yang masih mengalami tindakan yang tidak manusiawi diatas Tanah Papua.
Sebagai orang berpendidikan, kita telah menyaksikan aksi penembakan yang dilakukan oleh TPNPB maupun TNI/POLRI adalah bagian dari persoalan ideologi yang belum pernah terselesaiakan selama ini. Persoalan ideologi dapat menyelesaikan secara menyeluruh bila negara Indonesia, Amerika dan papua duduk bersama mencari jalan solusi melalui mekanisme hukum Internasional yaitu perundingan untuk REFERENDUM di Tanah papua.
Pemerintah Indonesia dan bangsa papua mengambil langkah yang terbaik untuk masa depan papua sebagai bagian dari tanggungjawab moral sesama umat ciptaan TUHAN. Tidak bisa dengan prinsipnya mempertahanlan ideologi masing-masing diatas nasionalisme buta, baik untuk pemerintah Indonesia maupun bangsa papua melalui sayap militer TPNPB-OPM. Yang dibutuhkan adalah pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kita semua mengetahui bahwa, perang yang sering terjadi di papua seperti aksi TPNPB, Puncak Jaya, Lany jaya, Puncak, Paniai, Serui, dan Tembagapura pada khusunya merupakan bagian dari persoalan ideologi bangsa papua sehingga kedua kekuatan baik dari pihak pasukan Republik Indonesia (RI) dan TPNPB-OPM yang masih eksis mempertankan ideologinya harus mengedepankan hukum humaniter Internasional tanpa mengorbakan rakyat sipil yang ada ditengah kekerasan di Tanah papua.
Dengan situasi yang kurang kondusif ini semua oknum yang ikut terlibat dalam penyerangan ini baik dari TPNPB maupun Gabungan Militer Indonesia tidak diperbolehkan mengorbakan rakyat sipil papua, terutama bagi masyarakat yang ada di kampung Banti(Waa), Kembeli, Arwanop, Opitawak dan tembagapura pada umumnya. Dengan situasi perang TPNPB Vs gabungan TNI/POLRI sudah didipersiapkan medan perang di Area PT. Freeport, mulai dari Grasberg sampai Portsite bukan ditengah keberadaan masyarakat sipil seperti di kampung Banti Waa, Kembeli dan Utikuni di Tembagapura.
Jika rakyat sipil menjadi korban kekerasan dari kedua belah pihak, maka kami para aktivis beserta seluruh mahasiswa papua akan mengadvokasi pelanggaran HAM ke tingkat tinggi Internasional yang mana menjamin hak-hak SIPOL dan EKOSOP akan terjadi bagi rakyat yang membutuhkan kebebasan hidup. Semoga tidak ada rakyat sipil yang korban atau bertumpah darah diatas negeri ini. Melalui berbagai media nasional dan lokal menyebarkan berbagai informasi terkait pengiriman pasukan militer Indonesia dengan jumlah yang lebih banyak dari jumlah penduduk pribumi papua. Maka setiap aktivis dan mahasiswa papua selih memantau situasi papua secara menyeluruh sebagai bagian dari tanggungjawab kepada rakyat sipil yang hidup dari berbagai ancaman negara terharap belahan dunia.
Jika ingin perang terbuka antara kedua belah pihak harus mempersiapkan medan yang tepat dan strategis artinya kalau ingin perang antara TPNPB dan gabungan militer Indonesia mengambil bagian di Areal PT. Freepot Indonesia mulai dari Grasberg sampai Porsite. Kedua belah pihak dengan kekuatannya masing-masing tidak lagi mengorbankan masyarakat sipil baik untuk masyarakat pribumi maupun non pribumi di bumi amungsa ini. Perang yang terjadi antara TPNPB dan Gabungan Militer Indonesia ditembagapura merupakan bagian dari persoalan ideologi pembebasan bangsa bukan lagi menyangkut tindakan kriminalisasi; oleh karena itu dengan segala kekuatan yang sudah dipersiapakan dari pihak TPN maupun TNI/POLRI melancarkan serangan yang beretika dan mereka harus mengedepankan prinsip-prinsip hukum humaniter Internasional.
Sekali lagi tidak diperbolehkan untuk mengorbankan, membunuh dan membantai masyarakat sipil yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan intelektualnya sebab persoalan ideologi merupakan suatu kewajiban negara yang memberi haknya kepada bangsa yang memiliki ideologi tersendiri. Jika penjajah (indonesia) terus membantai rakyat sipil ditengah kekejaman ini, maka kami para aktivis dan seluruh mahasiswa papua akan mengadvokasi pelanggaran HAM ditingkat tinggi Internasional. Selama ini, negara Indonesia dapat disoroti dari berbagai negara karena kerja keras dari pejuang diplomasi dan aktivis. Situasi politik dan pelanggaran HAM dapat dimuat berdasarkan informasi dan data yang faktual diberbagai media sehingga negara selalu disoroti dari negara-negara lain seperti pelanggaran HAM dan kebebasan berekspresi. Oleh karenanya, seluruh aktivis haruslah kerja keras memantau situasi secara menyeluruh di Tanah papua
Semua tindakan dan perbuatan negara penjajah (Indonesia) dan Imprealisme (Amerika) yang berusaha memusnahkan bangsa pribumi diatas negeri ini merupakan bagian dari konsekuensi yang dipikul sebelum papua lepas dari tangan imprelaisme dan kolonialisme di Tanah Papua. Kami yakin bahwa bangsa ini tidak bisa diatur oleh bangsa lain selain mengatur dirinya sendiri dalam kondisi kehidupan demokrasi ini. Perjuangan secara damai dan bermartabat terus diperjuangkan karena hal kemerdekaan adalah berkat dari rakyat sipil agar kebebasan setiap bangsa, termasuk bangsa melanesia papua dapat meraihi kemenagan melalui jalur perundingan antara Indonesia, Amerika dan West Papua dimeja perserikatan bangsa-bangsa (PBB) sebagai solusi Akhir.
Aweida Papua--Pembantaian dan pemusnahan etnis terhadap bangsa melanesia papua masih berlanjut mulai dari perjanjian di New York antara Indonesia, Belanda dan Amerika pada tahun 1963 hingga dalam kehidupan selam ini belum pernah mencari jalan solusi atas status persoalan ideologi papua sepanjang waktu. Bangsa papua yang beretnis melanesia yang masih hidup dibawa bingkai negara kesatuan republik Indonesia selalu merasakan intimidasi, teror dan pembunuhan karakter anak bangsa terus dialami diatas negeri ini. Kemudian manusia dan tanah papua secara paksa diintegrasikan atau dianeksasikan kedalam negara Indonesia melalui perjanjian New York pada tahun 1963 sampai 2017, orang papua beretnis melanesia menjadi korban kekerasan atas kepentingan ekonomi Amerika di Tanah papua.
Kesepatan sepihak antara Indonesia, Belanda dan Amerika merupakan awal masalah terhadap bangsa papua yang telah merdeka dari pemerintahan kerajaan belanda pada tahun 1961 di Tanah papua sebelumnnya. Namun kesepakatan sepihak tanpa melibatkan orang pribumi menimbulkan keresahan hidup dalam negara kesatuan republik Indonesia. Dengan ambisi merebut papua dibawa pimpinan Ir, Sukarno dan suharto merupakan suatu tindakan yang melanggar cacat humum Internasional sebab secara administrasi sangatlah jelas bahwa papua sudah merdeka dari tahun 1961 di Kota Holandia, Jayapura. Indonesia dan Amerika membuat kesepakatan karena demi kepentingan seperti pengambilan uranium, emas, nikel, tambang dan batu bara dan kekayaan lainnya, sehingga bangsa papua menjadi korban atas kepentingan Amerika dan Indonesia. Keamanan Indonesia ditempatkan sebagai penjaga untuk melindungi PT. Freeport Indonesia dari gangguan atau serangan dari masyarakat papua yang memiliki tambang.
Jika pemerintah Indonesia dan negara perampok kekayaan alam papua (Amerika), mereka dengan niat jahat menghabisi etnis pribumi dengan menggunkan istilah yang disebut "Ethnic Destruction slowly" diatas negeri ini. Maka penjajah (Indonesia) dan permapok (Amerika) menghabisi bangsa papua melalui sistematis, terstruktur dan masif. Kemerdekaan ada ditangan orang berpendidikan yang memiliki kemampuan intektual sebelum memusnahakan atau membantai masyarakat sipil diatas Tanah papua. Yang menjadi aktor dalam perjuangan papua adalah orang berpendidikan baik untuk pejuang diplomasi, pejuang dalam negeri, seluruh aktivis dan mahasiswa asal papua pada umumnnya yang memiliki kemampuan intelektual, sebab penentu kemerdekaan bangsa papua ada ditangan orang berpendidikan bukan ditangan rakyat sipil yang belum memiliki status pendidikan.
Rakyat sipil selalu sibuk mencari nafkah bagi keluarganya, tidak ada kegiatan lain yang dilakukan oleh rakyat sipil selain berusaha mencari nafkah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Perjuangan papua selama ini rakyat sipil yang menjadi korban kekerasan dari anti kolonialisme dan imprealisme di Tanah Papua. Misi utama dari negara Indonesia dan Amerika untuk membantai dan memusnahkan bangsa papua demi kepentingan ekonomi milik penghuni. Indonesia dan amerika belum menyadari bahwa pentingnya manusia hidup diatas negerinya masing-masing tanpa dibunuh, dibantai dan dieksploitasi kekayaan alam milik pribumi diberbagai belahan dunia termasuk bangsa papua yang masih mengalami tindakan yang tidak manusiawi diatas Tanah Papua.
Sebagai orang berpendidikan, kita telah menyaksikan aksi penembakan yang dilakukan oleh TPNPB maupun TNI/POLRI adalah bagian dari persoalan ideologi yang belum pernah terselesaiakan selama ini. Persoalan ideologi dapat menyelesaikan secara menyeluruh bila negara Indonesia, Amerika dan papua duduk bersama mencari jalan solusi melalui mekanisme hukum Internasional yaitu perundingan untuk REFERENDUM di Tanah papua.
Pemerintah Indonesia dan bangsa papua mengambil langkah yang terbaik untuk masa depan papua sebagai bagian dari tanggungjawab moral sesama umat ciptaan TUHAN. Tidak bisa dengan prinsipnya mempertahanlan ideologi masing-masing diatas nasionalisme buta, baik untuk pemerintah Indonesia maupun bangsa papua melalui sayap militer TPNPB-OPM. Yang dibutuhkan adalah pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kita semua mengetahui bahwa, perang yang sering terjadi di papua seperti aksi TPNPB, Puncak Jaya, Lany jaya, Puncak, Paniai, Serui, dan Tembagapura pada khusunya merupakan bagian dari persoalan ideologi bangsa papua sehingga kedua kekuatan baik dari pihak pasukan Republik Indonesia (RI) dan TPNPB-OPM yang masih eksis mempertankan ideologinya harus mengedepankan hukum humaniter Internasional tanpa mengorbakan rakyat sipil yang ada ditengah kekerasan di Tanah papua.
Dengan situasi yang kurang kondusif ini semua oknum yang ikut terlibat dalam penyerangan ini baik dari TPNPB maupun Gabungan Militer Indonesia tidak diperbolehkan mengorbakan rakyat sipil papua, terutama bagi masyarakat yang ada di kampung Banti(Waa), Kembeli, Arwanop, Opitawak dan tembagapura pada umumnya. Dengan situasi perang TPNPB Vs gabungan TNI/POLRI sudah didipersiapkan medan perang di Area PT. Freeport, mulai dari Grasberg sampai Portsite bukan ditengah keberadaan masyarakat sipil seperti di kampung Banti Waa, Kembeli dan Utikuni di Tembagapura.
Jika rakyat sipil menjadi korban kekerasan dari kedua belah pihak, maka kami para aktivis beserta seluruh mahasiswa papua akan mengadvokasi pelanggaran HAM ke tingkat tinggi Internasional yang mana menjamin hak-hak SIPOL dan EKOSOP akan terjadi bagi rakyat yang membutuhkan kebebasan hidup. Semoga tidak ada rakyat sipil yang korban atau bertumpah darah diatas negeri ini. Melalui berbagai media nasional dan lokal menyebarkan berbagai informasi terkait pengiriman pasukan militer Indonesia dengan jumlah yang lebih banyak dari jumlah penduduk pribumi papua. Maka setiap aktivis dan mahasiswa papua selih memantau situasi papua secara menyeluruh sebagai bagian dari tanggungjawab kepada rakyat sipil yang hidup dari berbagai ancaman negara terharap belahan dunia.
Jika ingin perang terbuka antara kedua belah pihak harus mempersiapkan medan yang tepat dan strategis artinya kalau ingin perang antara TPNPB dan gabungan militer Indonesia mengambil bagian di Areal PT. Freepot Indonesia mulai dari Grasberg sampai Porsite. Kedua belah pihak dengan kekuatannya masing-masing tidak lagi mengorbankan masyarakat sipil baik untuk masyarakat pribumi maupun non pribumi di bumi amungsa ini. Perang yang terjadi antara TPNPB dan Gabungan Militer Indonesia ditembagapura merupakan bagian dari persoalan ideologi pembebasan bangsa bukan lagi menyangkut tindakan kriminalisasi; oleh karena itu dengan segala kekuatan yang sudah dipersiapakan dari pihak TPN maupun TNI/POLRI melancarkan serangan yang beretika dan mereka harus mengedepankan prinsip-prinsip hukum humaniter Internasional.
Sekali lagi tidak diperbolehkan untuk mengorbankan, membunuh dan membantai masyarakat sipil yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan intelektualnya sebab persoalan ideologi merupakan suatu kewajiban negara yang memberi haknya kepada bangsa yang memiliki ideologi tersendiri. Jika penjajah (indonesia) terus membantai rakyat sipil ditengah kekejaman ini, maka kami para aktivis dan seluruh mahasiswa papua akan mengadvokasi pelanggaran HAM ditingkat tinggi Internasional. Selama ini, negara Indonesia dapat disoroti dari berbagai negara karena kerja keras dari pejuang diplomasi dan aktivis. Situasi politik dan pelanggaran HAM dapat dimuat berdasarkan informasi dan data yang faktual diberbagai media sehingga negara selalu disoroti dari negara-negara lain seperti pelanggaran HAM dan kebebasan berekspresi. Oleh karenanya, seluruh aktivis haruslah kerja keras memantau situasi secara menyeluruh di Tanah papua
Semua tindakan dan perbuatan negara penjajah (Indonesia) dan Imprealisme (Amerika) yang berusaha memusnahkan bangsa pribumi diatas negeri ini merupakan bagian dari konsekuensi yang dipikul sebelum papua lepas dari tangan imprelaisme dan kolonialisme di Tanah Papua. Kami yakin bahwa bangsa ini tidak bisa diatur oleh bangsa lain selain mengatur dirinya sendiri dalam kondisi kehidupan demokrasi ini. Perjuangan secara damai dan bermartabat terus diperjuangkan karena hal kemerdekaan adalah berkat dari rakyat sipil agar kebebasan setiap bangsa, termasuk bangsa melanesia papua dapat meraihi kemenagan melalui jalur perundingan antara Indonesia, Amerika dan West Papua dimeja perserikatan bangsa-bangsa (PBB) sebagai solusi Akhir.
By: Tamogei Gobai (Pecinta Alam Papua)
