WEIDA-News, Perjuangan bangsa papua yang berkeinginan untuk bergabung bersama keluarga sesama rumpun melanesia melalui forum Melanesia Spearhead Group (MSG) akan menjadi tantangan besar bagi para pemimpin MSG, sebab hubungan bilateral antar negara yang menjadi konsiderasi bagi Negara-negara yang beretnis Melanesia selama beberapa dekade terakhir ini. Hubungan bilateral yang erat bersama Indonesia adalah Negara kerajaan Fiji dan Papua New Guinea (PNG).
Hubungan bilateral Indonesia adalah hubungan yang dilakukan antara dua negara. Dalam kerja sama ini, Indonesia melakukan hubungan dengan salah satu negara lain. Misalnya, Indonesia mengadakan kerja sama di bidang perdagangan ekonomi dan pertukaran budaya. Seperti yang lihat di Indonesia melakukan kerja sama di bidang ekonomi dan budaya melanesia, sehingga Indonesia mulai melakukan pertukaran barang dagangan dan budaya Melanesia.
Dan kami sudah mengetahui bahwa, Indonesia selama ini, mengklaim papua adalah bagian utuh dari negara kesatuan republik indonesia sebagai wilayah kedaulatannya. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan demokrasi sebagai berbangsa dan bernegara telah melakukan berbagai tindakan terhadap sebagian etnis yang berada dibawa ladang pembantaian dan kepunahan etnis di wilayah perebutan, papua.
Jika kita mengkaji secara hukum interternasional atas persoalan wilayah kedaulatan tentu negara-negara lain pun akan memikirkan banyak pertimbangan menyangkut non intervensi atas wilayah kedaulatan negeri negara lain. Kemudian adanya isu perjuangan bangsa papua selama ini, juga menjadi isu yang menarik bagi negara-negara yang masih membutuhkan hubungan bilateral ekonomi dalam rangka memperkaya negaranya sendiri melalui isu perjuangan bangsa papua. Negara yang masih dibutuhkan peratian dari Indonesia adalah Fiji dan PNG, kedua negara hanya demi menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, tanpa memikirkan nilai-nilai kemanusiaan yang dialami oleh sesama rumpun yang berada dibawa penindasan dan penjajahan.
Kita melihat perkembangan politik luar negeri yang semakin mendunia atas isu persoalan politik papua karena adanya dukungan dari masyarakat internadional dan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya, tetapi sikap dari pemimpin perintah itu sendiri belum mendukung sepenuhnya penentuan nasib sendiri, tetapi justru menjalin hubungan bilateral yang menjadi agenda pembicaraan bersama negara Indonesia yang cerdik mematahkan kekuatan negara lain, dengan tujuan meredahkan isu politik penentuan nasib sendiri dikanca internasional masih terus terjadi.
Bila negara masih menerapkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap bangsa papua dan tidak ada upaya penyelesaian dari negara itu sendiri, maka bangsa yang dapat mengalami pembantaian dan penindasan dibawa kekuasaan otoriter ini, haruslah bangkit melawan sistem penjajahan dari akar rumput masyarakat setempat untuk boikot bisnis raksasa yang sedang beroperasi ditengah penderitaan, dan pembantaian yang kita alami dari tempat dimana kita huni saat ini.
Perjungan melawan kapitalisme, imprealisme dan proses kolonialisme diatas tanah papua haruslah dimulai dari dalam negeri melalui boikot bisnis. Kemudian menolak semua tawaran dari pemerintah pusat melalui sistem desentralisasi yang sudah almarhum menurut masyarakat papua dari Indonesia selama ini. Perjuangan kita mengakhiri penderitaan dan kepunuhan etnis, bukan ada ditangan negara-negara superpower, atau negara-negara asing tetapi kemerdekaan ada ditangan rakyatnya dari dalam negeri. Negara-negara asing hanya merampok kekayaan dan merusak lingkungan alam papua, bahkan mereka tak pernah memikirkan nilai-nilai kemanusiaannya tetapi justru mata terbuka atas tawaran dari negara kolonial untuk hubungan bilateral demi kemakmuran bersama atas kekayaan alam papua.
Negara semakin insentif melancarkan berbagai kebijakan luar negeri demi meredahkan isu politik damai yang diperjuangkan oleh bangsa papua dikanca internadional. Kemudian Indonesia pun mulai menjalin hubungan bilateral ekonomi, politik dan budaya tanpa menyadari tindakan dan perilaku negara yang selalu menyalahi atau menodai terhadap sebagian wilayahnya yang masih hidup dibawa ladang pembantaian.
Negara hidup seperti pohon benalu yang tidak mempunyai akar pada dasarnya sebagai sebuah negara demokrasi dalam konteks menanggapi berbagai isu dalam negeri. Oleh karena itu, Negara sudah kehilangan jati dirinya sebagai sebuah negara demokrasi, akibat tindakan dan perbuatan dari negara itu sendiri sehingga negara tak ada reputasi dari negara-negara lain selama menjalin hubungan bilateralnya. Meskipun hubungan kerjasama antar negara di dunia diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional, disamping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap manusia dan negara di dunia. Namun, negara demokrasi yang membangun hungan bilateral antar negara dapat dipertimbangkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi kewajiban negara demi keadilan dan perdamaian sesama manusia ciptaan yang mulia.
Dapat disimpulkan bahwa, Negara Indonesia mengkampanyekan berbagai kebijakannya terhadap negara yang masih menjalin hubungan bilateralnya, namun isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi keprihatinan sebagai bagian dari penegahkan demokrasi. Kekuatan Negara dapat diruntukan, ketika rakyat mengatakan kami ingin bebas dari ladang pembantaian dan kepunahan etnis. Belahan dunia mulai tertuju pada persoalan kemanusiaan sehingga persaoalan ideologi papua, diskriminasi rasial dan pelanggaran Hak Asasi Manusia haruslah diakhiri atas dukungan dari negara-negara yang memedulikan kemanusia hingga akan terciptanya perdamaian melalui intervensi dari perserikatan bangsa-bangsa adalah hak mutlak yang harus diperjuangkan.
By: Tamogei Gobai, (Suara Pecinta Alam Papua)
