KEPULAUAN
SOLOMON DUKUNG SUARA DUNIA UNTUK KEMERDEKAAN PAPUA BARAT
AWEIDA-News, Dukungan
Pemerintah Kepulauan SOLOMON untuk pengawasan orang internasional pada
kemerdekaan Papua Barat.
Perwakilan Kepulauan Solomon Barret Salato memberi dukungan negaranya sebelum Dewan HAM PBB untuk proposal suara yang dibuat oleh Forum Parlemen Internasional untuk Papua Barat di London bulan lalu.
"Kami sangat mendukung deklarasi akhir ini Forum Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) yang berlangsung di London pada 3 Mei yang menyerukan pemungutan suara diawasi secara internasional pada kemerdekaan Papua Barat," kata Salato dalam keterangannya atas situasi Papua barat.
Deklarasi London telah disahkan oleh anggota parlemen lintas daerah dari 15 negara anggota PBB. Barret Salato berbicara tentang penindasan brutal yang dihadapi oleh orang Papua Barat.
Dia mengatakan pemerintah Kepulauan Solomon secara teratur diperbarui pada pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang Papua Barat.
"Pemerintah Kepulauan Solomon menerima laporan rutin dari kasus penangkapan sewenang-wenang, eksekusi, penyiksaan, perlakuan buruk, pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, yang dilakukan terutama oleh polisi Indonesia," kata Salato.
Dia mengatakan pada 2 Mei saja, 2109 penduduk asli Melanesia Papua Barat ditangkap karena berpartisipasi dalam demonstrasi damai di beberapa kota di Papua Barat dan beberapa kota di Indonesia.
"Demonstrasi diadakan untuk mendukung Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat (ULMWP) untuk diakui sebagai anggota penuh MSG (MSG), peringatan 1 Mei 1963 sebagai aneksasi Indonesia atas Papua Barat dan untuk mendukung pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP).
"Selama penangkapan, beberapa dari mereka mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk dari pasukan keamanan Indonesia," tambahnya.
"Kepulauan Solomon mencatat hasil terbaru dari Rapat Menteri Luar Negeri kelompok Spearhead Melanesia yang digelar pekan lalu di Fiji (14-17TH Juni 2016) di mana kedua Perwakilan dari Indonesia dan ULMWP duduk sebagai anggota MSG selama musyawarah.
"Hasil ini membayangkan untuk membangun ruang yang aman untuk keterlibatan konstruktif dengan semua pihak dengan maksud untuk menangani keprihatinan anggota MSG tentang perkembangan terakhir di Papua Barat.
"Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri lanjut sepakat untuk membentuk Komite Tingkat Tinggi Perwakilan dari anggota MSG untuk menemani dan memfasilitasi keterlibatan yang konstruktif ini.
"Kami juga menyambut inisiatif dari MSG untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengunjungi Provinsi Melanesia dari Indonesia di kemudian hari. Kunjungan penting ini akan memungkinkan untuk yang jelas, obyektif dan independen lihat oleh anggota para pemimpin MSG dan menteri. Sumber: http://theislandsun.com/solomon-islands-support-global-vot)
Perwakilan Kepulauan Solomon Barret Salato memberi dukungan negaranya sebelum Dewan HAM PBB untuk proposal suara yang dibuat oleh Forum Parlemen Internasional untuk Papua Barat di London bulan lalu.
"Kami sangat mendukung deklarasi akhir ini Forum Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) yang berlangsung di London pada 3 Mei yang menyerukan pemungutan suara diawasi secara internasional pada kemerdekaan Papua Barat," kata Salato dalam keterangannya atas situasi Papua barat.
Deklarasi London telah disahkan oleh anggota parlemen lintas daerah dari 15 negara anggota PBB. Barret Salato berbicara tentang penindasan brutal yang dihadapi oleh orang Papua Barat.
Dia mengatakan pemerintah Kepulauan Solomon secara teratur diperbarui pada pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang Papua Barat.
"Pemerintah Kepulauan Solomon menerima laporan rutin dari kasus penangkapan sewenang-wenang, eksekusi, penyiksaan, perlakuan buruk, pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, yang dilakukan terutama oleh polisi Indonesia," kata Salato.
Dia mengatakan pada 2 Mei saja, 2109 penduduk asli Melanesia Papua Barat ditangkap karena berpartisipasi dalam demonstrasi damai di beberapa kota di Papua Barat dan beberapa kota di Indonesia.
"Demonstrasi diadakan untuk mendukung Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat (ULMWP) untuk diakui sebagai anggota penuh MSG (MSG), peringatan 1 Mei 1963 sebagai aneksasi Indonesia atas Papua Barat dan untuk mendukung pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP).
"Selama penangkapan, beberapa dari mereka mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk dari pasukan keamanan Indonesia," tambahnya.
"Kepulauan Solomon mencatat hasil terbaru dari Rapat Menteri Luar Negeri kelompok Spearhead Melanesia yang digelar pekan lalu di Fiji (14-17TH Juni 2016) di mana kedua Perwakilan dari Indonesia dan ULMWP duduk sebagai anggota MSG selama musyawarah.
"Hasil ini membayangkan untuk membangun ruang yang aman untuk keterlibatan konstruktif dengan semua pihak dengan maksud untuk menangani keprihatinan anggota MSG tentang perkembangan terakhir di Papua Barat.
"Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri lanjut sepakat untuk membentuk Komite Tingkat Tinggi Perwakilan dari anggota MSG untuk menemani dan memfasilitasi keterlibatan yang konstruktif ini.
"Kami juga menyambut inisiatif dari MSG untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengunjungi Provinsi Melanesia dari Indonesia di kemudian hari. Kunjungan penting ini akan memungkinkan untuk yang jelas, obyektif dan independen lihat oleh anggota para pemimpin MSG dan menteri. Sumber: http://theislandsun.com/solomon-islands-support-global-vot)
Disposkan: AWEIDA-News
