Acara Rekonsiliasi diadakan di Tondano-Sulut

Saat Acara Berlangsung

AWEIDA-News, Tondano-Sulut: Para pemimpin Provinsi papua, Papua Barat dan Provinsi Sulawesi Utara, telah melakukan rekonsiliasi atas pertikaian Mahasiswa Papua dengan Masyarakat Minahasa, Warga Tataran II pada hari, jumat di Kampus UNIMA Tondano.

Proses rekosiliasi berjalan aman dan lancar, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan penyampaian dari pejabat, baik dari pejabat papua maupun dari pemerintah sulawesi utara sendiri.

“Sebelumnya, para pejabat papua yang hadir kemarin, kami tidak diberikan kesempatan untuk berbicara atas kronologi kejadian itu,” kabarnya.

Tetapi justru pembicaraan mahasiswa itu, dapat diinterupsi oleh pejabat papua sebelum acara rekonsiliasi dimulai. Dan ada teguran  dari pejabat papua yang datang melihat kami disini, tetapi dimarahi dengan kata-kata yang kurang disenangi hati kami mahasisw," tambanya.

Dalam hal ini, menjadi pertanyaannya adalah apakah para pejabat papua lebih tahu kronologi kejadian awal saat peristiwa berlansung, ataukah mahasiswa sebagai bagian dari provokasi, ketika terjadi pertikaian berlansung?

Sebenarnya, mahasiswa juga hak berbicara, berekspresi dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerinduan kepada orangtua yang hadir saat rekonsiliasi. Dan acara rekonsiliasi tak pernah diberikan kesempatan sekalipun. Kata seorang mahasiswa rambutnya keriting itu.

Kehadiran mahasiswa ikut acara rekonsialiasi dari berbagi kota studi yakni Kota Manado, Air Madidi, Tomohon dan terlebih khusus mahasiswa papua yang berstudi di Kota Tondano.

Ada yang merasa mengeluh dengan kedatangan pemerintah provinsi papua dan papua barat, karena mahasiswa papua belum puas atas rekonsiliasinya. Orangtua kami diharapkan untuk pendidikan, bukan dengan acara pesta pora yang keberpihakan secara parsial itu.  

“Masyarakat papua, orantua kami masih melarat diatas tanahnya sendiri, namun mengapa para pejabat bermain uang pembangunan disini? Uang bukan ukuran untuk penyelesaian persoalan kami, meskipun uang pembangunan rakyat bagaikan daun pohon matoa di Sulawesi Utara,” katanya.

Tak heran dengan dana hasil otonomi khusus yang lebih besar, namun dibuat acara pesta pora, yang tak bermanfaat bagi masyarakat papua, terutama kami mahasiswa di Sulut. Acara rekonsiliasi dibuat bentuk sederhana dengan ibadah bersama seharusnya, namun acaranya dilakukan dengan 30 ekor babi, dari tempat kejadian pertikaian. 

Mereka yang hadir saat acara rekonsialisi juga kebanyakan dari pejabat alumi Kota Studi Sulut, termasuk  Gubernur Papua,  Asisten I Provinsi Papua dan beberapa pejabat lainnya.

“Kehadiran mereka bukan untuk melihat keberadaan mahasiswa papua di Sulut. Tetapi dirayakan dengan acara pesta pora yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih khusus mahasiswa papua, di Sulut.

Kami bukan krititisi ataupun berkeberatan dengan acara rekonsiliasi pada hari jumat kemarin, namun keprihatinan kami adalah apakah beberapa mahasiswa asal papua yang sudah pulang itu, akan kembali melanjutkan pendidikan ataukah justru kembali ke tanah air karena keputusan mereka untuk selamanya?

Kita hidup untuk saling menjaga, mengasihi dan memaafkan apabila kita berbuat salah terhadap sesama etnis, sesama seperjuangan, dan senasib baik yang berasal dari gunung maupun dari pantai. Karena perbuatan seseorang akan berdampak buruk terhadap sesama etnis, sesama seperjuangan dan senasib yang berada di tanah rantauan, khususnya kota studi Sulut.

Untuk itulah, kita diharapkan untuk memperbaiki dan membenahi tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan oleh mereka yang membutuhkan perlindungan selama ini.  Kedepannya relasi antara sesama itu dapat tersolid untuk membangun kehidupan yang baru, demi mencapai sumber daya manusia yang handal dan profesional. (AWEIDA)