 |
| Solidaritas Masyarakat Dari Salomon Islands Mendukung Papua Barat |
PASIFIK, AWEIDA-News, Melalui PACNEWS editor di PNG, bahwa Kepulauan Solomon bertekad untuk mengawal Papua Barat dalam agenda regional dan global dalam beberapa tahun ke depan, karena perjuangan rakyat Papua asli untuk menentukan nasib sendiri dan pelanggaran berat hak asasi manusia ‘di provinsi Indonesia.
Karena pengakuan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) sebagai anggota pengamat di MSG, Perdana Menteri Manasye Sogavare menunjuk Utusan Khusus ke Papua Barat untuk menyoroti situasi di Papua Barat.
Anggota Parlemen, Matthew Wale berada di Port Moresby minggu ini, untuk menjangkau Pemimpin Pasifik dan mengingatkan mereka dengan tanggung jawab moral mereka terhadap penderitaan yang berlebihan dari 10 juta orang Papua Barat-Melanesia di Indonesia.
Mengulangi posisi Kepulauan Solomon, Wale mengatakan ‘tanpa dukungan dari Forum Kepulauan Pasifik, pemerintahnya akan mensponsori resolusi di PBB menyerukan kepada Sekretaris Jenderal PBB terhadap mandat Komisaris Tinggi untuk menilai situasi hak asasi manusia di Papua Barat .
“Kami juga mendukung aplikasi dari ULMWP untuk menjadi pengamat pada Forum Kepulauan Pasifik. Kami juga menyerukan kepada Komite Dekolonisasi PBB untuk registrasi Papua Barat ke dalam daftar negara-negara belum berpemerintahan, Wale kepada wartawan di Port Moresby.
Di sini, di Port Moresby, delegasi Kepulauan Solomon telah bertemu banyak pemimpin negara anggota Forum Kepulauan Pasifik menguraikan rencana mereka untuk mendorong perjuangan dan penentuan nasib sendiri dari Melanesia di provinsi-provinsi Indonesia.
“Kami berharap bahwa Forum Pemimpin akan setuju untuk tiga proposal kami. Kami rasa berbicara kepada hampir semua anggota voting dari Forum Kepulauan Pasifik bahwa Pemimpin merasakan beban moral untuk menangani masalah ini dan mereka harus melakukan sesuatu baik demi masa depan bangsa Papua-Melanesia. “untuk itu, Kami berharap Pemimpin Pasifik akan yang akan terpilih menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang tepat, kata Wale.
Dia mengatakan kedaulatan Indonesia atas Papua Barat telah terlalu disalahgunakan dan masyarakat adat telah menderita di tangan militer dan pemerintah Indonesia, mulai sejak tahun 1960-an sampai saat ini. Wale mengkritik Indonesia untuk mengklaim ‘penyimpangan’ untuk diskusi dengan Pemimpin isu Papua Barat. “Hal ini sangat relevan karena orang Papua Barat yang berumpun Melanesia dan mereka adalah bagian dari Pasifik – bagaimana bisa mereka tidak relevan ? tanya Wale.
Dalam menanggapi klaim oleh wakil menteri Indonesia untuk urusan luar negeri bahwa selama ini pelanggaran hak asasi manusia di Papua ditangani terus oleh Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia (KOMNAS HAM RI). Utusan Khusus Kepulauan Solomon mengatakan keputusan Komisi telah diabaikan oleh pemerintah karena pelanggaran terus meningkat, dan aturan Indonesia selalu diatur oleh pemerintah dan militer Indonesia, khusus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
“Indonesia perlu mengambil serius pelanggaran dan mengadili para pelaku. Kata-kata mereka tidak bisa mengakhiri dan tidak membawa kredibilitas dengan masyarakat internasional dan tentu saja tidak hanya di sini dengan Forum Kepulauan Pasifik,
Bilamana Dana memungkinkan, Kepulauan Solomon berencana mengadakan konferensi Besar untuk Organisasi Masyarakat Sipil dan pemangku kepentingan pemerintah pada bulan November tahun ini atau awal tahun depan (2016) untuk mendukung perjuangan Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.
Konferensi ini akan menarik keluar rencana aksi tentang apa yang perlu dilakukan, terutama dalam Komite 24 (C24) proses di PBB. “Tunduk pada penilaian hak asasi manusia, kita kemudian akan menentukan apakah beberapa kasus hukum perlu diambil, Wale kepada wartawan.
Kepulauan Solomon siap untuk mensponsori resolusi di PBB, dan Wale mendesak negara-negara anggota Forum Kepulauan Pasifik untuk mendukung resolusi.
“Kami juga mengharapkan negara-negara anggota PIF untuk membuat pernyataan yang kuat pada Papua Barat di PBB, kata Wale. Utusan khusus Kepulauan Solomon diangkat setelah pertemuan MSG di Honiara pada bulan Juni 2015. (Sumber PaceNews).
Disposkan: AWEIDA-News
