 |
| Kepulauan Melanesia |
AWEIDA-News, Dukungan Vanuatu terhadap tawaran West Papua untuk diterima sebagai anggota
Melanesian Spearhead Group (MSG) kian menguat setelah Perdana Menteri (PM) Joe
Natuman memecat menteri luar negerinya, Sato Kilman digantikan oleh Kalvau Moli.
(baca: Menteri
Kilman dipecat karena main mata ke Indonesia).
Demikian
juga sebaliknya, Natuman ditumbangkan gerakan oposisi dua hari lalu. Walau Sato
Kilman kembali menjabat sebagai PM Vanuatu melalui mosi tidak percaya yang
diajukan ke tingkat parlemen, ancaman bagi Kilman belum memudar. Sebab Tuan
Natuman menilai, menteri Kilman telah bermain mata dengan Indonesia dalam
kepentingan pemerintah Vanuatu ke depan.
Pekan
ini, pasca gulirnya Tuan Natuman, telah membeberkan keterlibatan
Kilman dalam urusan pemerintah Vanuatu. Katanya, Sato Kilman dibuang karena
dianggap tidak mendukung Kilman sebagai pemimpin negara.
Kekhawatiran
itu berpengaruh terhadap urusan garis kepemerintahan Vanuatu. Sebab sejak
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika, Kilman juga dinilai salah
memposisikan pemerintah Vanuatu dalam isu dan dukungan Vanuatu terhadap kasus
pelanggaran hak azasi manusia (HAM) serta penjajahan Indonesia di Tanah Papua,
West Papua.
Berdasarkan
laporan HAM dan situasi penjajahan Indonesia di West Papua, seharusnya
pemerintah Vanuatu bukan mendukung Indonesia, tapi sebaliknya mendukung usulan
rakyat West Papua dalam tawarannya sebagai anggota MSG tahun 2015 yang akan
diselenggarakan di Honiara pekan III-IV Juni 2015 mendatang.
 |
| Sato Kilman Menteri Luar Negeri Vanuatu |
Tak hanya
itu, pemecatan juga dilakukan karena Kilman bermain mata dengan Indonesia untuk
membuka Kantor Kedutaan Besar Vanuatu di Jakarta.
Tuan Natuman
dalam saksinya bertegas, lebih baik menyelamatkan orang Melanesia di West
Papua, ketimbang mendukung Indonesia yang menghilangkan hak hidup jutaan nyawa
manusia Melanesia di West Papua.
Selain
itu, Kilman di Rusia baru-baru ini, menjumpai Menteri Luar Negeri Abkhazia,
Georgia yang menganggap Abkhazia bagian dari wilayahnya.
Deretan
isu itu terjadi pasca suhu geopolitik di kawasan pasifik meningkat beberapa
pekan menjelang sidang MSG di Honiara.
Akibat
permainan politik Indonesia, sejumlah negara pasifik dalam keanggotan MSG
terpecah belah. Papua New Guinea (PNG) dan Fiji mendukung kepentingan
Indonesia, sementara Vanuatu dan Solomon positif mendukung tawaran West Papua
ke MSG.
Sikap
Fiji dan PNG itu terbalik dari fakta sebelumnya, yakni pasca kunjungan Presiden
Jokowi ke PNG beserta Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi berkunjung ke sejumlah
negara pasifik.
 |
| Sato Kilman Bersama Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi |
Situasi
parah terjadi pasca Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi membanting $20.000.000
ke MSG sebagai dana pengembangan kapasitas internal. (baca: Menlu
Indonesia, Retno Marsudi Banting $20.000.000 untuk membayangi politik MSG).
Bila dirupiahkan senilai 200miliar rupiah Indonesia. Uang-uang itu hasil
eksploitasi kekayaan alam Papua.
Para
aktivis West Papua di Pasifik melaporkan, tak hanya Indonesia. Negara asal
investor asing di Indonesia ikut mendukung dalam perang politik Indonesia ke
Pasifik. Dukungan investor berupa dukungan dana itu, katanya demi membatalkan
usulan Rakyat West Papua ke MSG. Drama bilateral Indonesia telah mengadaikan
Papua ke tangan pendukung Indonesia.
Demi
kejayaan dan misi ekonomi Indoensia, serta kekayaan alam melimpah di West Papua
hingga kini, maka Indonesia selama ini sulit melepaskan Papua. Demi kepuasan
dan sumber kakayaan ekonomi di West Papua, maka selama ini pula Indonesia
membunuh rakyat Papua sebagai wilayah jajahannya. Indonesia menginginkan
kekayaan alam Papua, tapi bukan manusianya.
Drama itu
terbaca dari aksi Menteri Luar Indonesia, Retno Marsudi di Jakarta beberapa
waktu lalu. Kata Retno, negara-negara Pasifik telah mengundang Indonesia untuk
membangun aspek non politik dari Asia ke Pasifik. Sementara sumber berita
pasifik menyebut, Retno telah menghamburkan uang di sejumlah negara pasifik,
agar ikut mendukung dalam penolakan lamaran West Papua ke MSG mendatang.
Money Politik Indonesia ke Vanuatu
Permaian
itu diawali dari berbagai langkah yang ditempuh dari aspek penentu faktor
politik. Para aktivis West Papua di Vanuatu, melaporkan sejumlah langkah
Indonesia membayangi situasi politik Vanuatu menjelang sidang MSG pekan depan,
termasuk Tuan Natuman ditumbangkan dari perannay sebagai PM Vanuatu. Situasi
politik di Vanuatu, elit politik titipan Indonesia mulai mengobrak-abrik
kepemimpinan Joe Natuman, hingga kini telah digantikan oleh Tuan Sato Kilman
sebaagi PM Vanuatu terbaru.
Beberapa
isu di Vanuatu diantaranya, mulai dari kritikan pemecatan terhadap Eks Menteri
Luar Negeri, hingga penyaluran bantuan Angin Topan di Vanuatu Maret 2015 lalu.
Kelompok
kecil gerakan opisisi di Anggota Parlemen menuding Menteri Dalam Negeri
Vanuatu, Ralph Regenvanu dengan berbagai tuduhan. Yakni bantuan asing terlambat
disalurkan, kecuali support dana yang dihibahkan melalui kelompok tertentu
tanpa satu pintu.
Kontroversi
ini bertujuan menutupi sidang belasan anggota parlemen Vanuatu.
Menteri
Dalam Negeri, Regenvanu, mengatakan kelompok pro Indonesia berusaha mencegah
sidang belasan anggota parlemen yang terkena kasus suapan, termasuk suapan dari
Indonesia.
Gerakan
dukungan Jakarta telah mencapai 27 dukungan anggota parlemen untuk
menumbangkan Joe Natuman dari kursi PM Vanuatu. Gerakan oposisi telah
menyiapkan pengganti Joe Natuman, yakni Sato Kilman sebagai PM terbaru
dengan dukungan suara melebih 27 anggota parlemen dari 52 kursi di
parlemen.
Kemenangan
Sato Kilman akan berdampak pada sinyal kekalahan tawaran Papua Barat ke MSG.
Direktur Kementerian Luar Negeri Indonesia, Esti Andayani, mengatakan sedang
mengamati permainan tingkat kebijakan parlemen di Vanuatu, terutama merubah
dukungan Vanuatu terhadap tawaran West Papua untuk menjadi anggota MSG.
Meski
demikian, Kepulauan Solomon masih imbang terhadap tawaran West Papua ke MSG.
Sementara, Vanuatu sendiri, seperti pengalaman sejarah politik selama ini.
Ada
semacam doktrin hukum yang menyebutkan bahwa, pemerintahan pimpinan siapapun,
mesti mendukung gerakan pembebasan West Papua secara politik sebagai bangsa
yang besar dan terpisah dari Indonesia, termasuk Kepemimpinan Sato Kilman.
Atas
dukungan money piolitik Indonesia, belasan parlemen oposisi
bakal terancam dari kursi politiknya di pekan depan. Kubu gerakan
oposisi akan diadili sesuai bukti ancaman terhadap pemerintah dan negara
yang dianggap merugikan Vanuatu mendatang.
Mengenai
dukungan terhadap tawaran ke MSG, Vanuatu di masa kepemimpinan Joe Natuman
memiliki dukungan penuh terhadap tawaran Papua Barat bersama Kaledonia
Baru FLNKS, sementara Papua Nugini dan Fiji bernyanyi ria di atas kematian dan
pelanggaran HAM tiada henti di West Papua.
(Sumber: www.radionz.co.nz)
Disposkan: AWEIDA-News
